Kebijakan Pengenaan PPN Untuk sembako Disoal, Stafsus Menteri Angkat Bicara

- 9 Juni 2021, 17:57 WIB
Pemerintah merencanakan akan mengenakan PPN untuk sembako
Pemerintah merencanakan akan mengenakan PPN untuk sembako /Pixabay /EmAji

RUANG TERANG - Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dikritik politisi Partai Demokrat.

Kebijakan Pengenaan PPN untuk sembako ini disinyalir akan menyengsarakan rakyat.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo pun angkat bicara.

Menurutnya, pemerintah tidak akan membabi buta dalam mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kebutuhan pokok seperti sembako.

Baca Juga: Gara-Gara Bus Nyangkut Di Tengah Rel, Transjakarta Digeruduk Massa

"Sembako kok dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, tidak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta," tulis Prastowo Yustinus melalui akun Twitternya, Rabu, 9 Juni 2021.

Yustinus Prastowo menyebutkan penerapan pajak sembako saat ini sedang dirancang dan menunggu ekonomi pulih.

"Maka sekali lagi, ini saat yg tepat merancang dan memikirkan. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1%. Bbrp barang/jasa jg demikian skemanya agar ringan," cuit @prastow.

Baca Juga: Produksi Blok Cepu Lebihi Target, Menteri ESDM: Hulu Migas Indonesia Masih Menjanjikan

Halaman:

Editor: Peri Irawan

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X